Daftar Pengaduan

Tanggal Topik Nama Judul
 11/09/2014 12:05 Perijinan  Dyah Purana Sari  Pungli oleh RT & RW
Pesan :
Saya meyewa ruko di Jl. Kawi Atas 43C utk 2 tahun, baru saya pakai untuk buka toko 2 bulan lebih. Saya sedang mengurus ijin HO, jadi perlu tanda tangan RT dan RW setempat. RT 5 RW 4 Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen. Di RT 5 Pak RT nya minta sumbangan sukarela untuk pengaspalan jalan, krn permintaan dana dulu2 (17 Agustus) besarannya 100rb, maka saya kasih 100rb spy urusan saya cepat selesai. Ternyata di RW juga Pak RW minta sumbangan juga, dan menyebut angka 200rb, untung staf saya bisa nego sehingga bisa tidak bayar (waktu itu Pak RW terburu ada keperluan). Meskipun di RW saya bisa tidak bayar, tapi pungli itu ADA, dan khawatir nantinya kalau saya perlu surat/tandatangan lagi mereka akan menarik dana yang lebih besar lagi. Saya sdh telpon ttg hal tsb ke Kantor Kelurahan, tapi mereka cm kasih komen standar saja, yang artinya saya harus bicara baik2 dg Pak RT dan RW. Saya yakin jika yg minta tanda tangan itu warga RT/RW di situ kemungkinan tdk ada pungutan. Saya juga petugas RT tepatnya sekretaris RT (RT 2 RW 7 Kelurahan Bandulan, Kec. Sukun), saya yakin sekali tidak ada itu pungutan seperti yg sdh saya bayar (sebagian) di atas. Kalau pengusaha pemula sudah dibebani pungutuan2 macam itu, dengan jumlah yg menurut saya lumayan besar, artinya Pemkot dan jajaran di bawahnya blm bisa memberi dukungan ke pengusaha. Terimakasih mohon ditanggapi.
Tanggapan :
Menanggapi email pengaduan Saudara, berikut beberapa hal yang dapat kami sampaikan terkait penanganan pengaduan tersebut : 1. Kami sudah melakukan konfirmasi terhadap Ketua RT.05 RW.04 Kelurahan Bareng terkalt dengan Laporan Pengaduan Masyarakat tanggal 11 September 2014 atas nama Sdri. Dyah Purana Sari melalui email Pengaduan Pemerintah Kota Malang bahwa tidak benar ada PUNGLI yang dilakukan oleh Ketua RT 05 dan RW 04, tetapi hanya sebagai bentuk kontribusi atau partisipasi sumbangan sukarela atau seikhlasnya untuk kegiatan kemasyarakatan (17 Agustus) dan keindahan wilayah (penghijauan lingkungan) dan tidak menyebutkan nominal besaran rupiahnya, dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Malang No. 1 tahun 2013 tentang Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). 2. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang No. 1 tahun 2013 tentang Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) Pasal 4 ayat (2) d bahwa "RW mempunyai tugas dan fungsi menggali potensi swadaya murni masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan menumbuhkan kembangkan kondisidinamis masyarakatdi wilayah kerja RT/RW". 3. Sedangkan dalam Pasal 22 ayat (1) bahwa " Sumber Dana RT dan RW diperoleh dari : (1) Swadaya masyarakat berdasarkan hasil musyarawah mufakat; (2) Anggaran yang dialokasikan dalam APBD; (3) Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi; (4) Bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat. 4. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Malang No. 1 tahun 2013 tentang Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) tersebut sudah disosialisasikan oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Malang kepada semua RT dan RW se-Kota Malang, sehingga kami juga sudah menghimbau kepada semua RT dan RW se-Kelurahan Bareng agar tidak melakukan tekanan atau paksaan dalam setiap pelayanan terhadap warganya pengurusan administrasi surat oleh warga baik ditingkat RT/RW dan Kelurahan. Sedangkan sumbangan sukarela yang dilakukan oleh RT/RW tersebut sebagai wujud menggali partisipasl warga dalam kegiatan kemasyarakatan. Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.
 29/08/2014 08:21 U m u m  mochammad muhdji  data penduduk
Pesan :
asslkm.saya mau menolong seorang ibu usia 60th,dan beliau tidak punya data sama sekali dan mau saya usahakan kk,ktp. agara beliau punya data diri mohon petunjuk nya.
Tanggapan :
Sehubungan dengan pengaduan Saudara tentang Data Penduduk dapat kami sampaikan sebagai berikut : Saudara bisa datang langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan yang bersangkutan disertai dengan dokumen yang dimiliki oleh ibu tersebut untuk pengecekan data di database kependudukan atau dapat menghubungi kami di (0341) 751535.
 28/08/2014 11:18 Sarana Umum  Fendik Setyawan  Perbaiki Rambu LALIN Jalan ...
Pesan :
Pejabat pemkot Malang yang terhormat. mohon segera perbaiki rambu lalin yang ada di perempatan jalan bandung tepatnya samping makam pahlawan (dari arah matos), rambu larangan belok kanan tersebut terlihat di corat-coret oleh tangan yang tidak bertanggungjawab. kalau tidak diperbaiki akan membahayakan para pengguna jalan. foto lengkap download disini (http://goo.gl/0Wh7vO) mohon respon dan perbaikannya terimakasih
Tanggapan :
1. Terima kasih atas kepedulian Saudara mengenai sarana lalu lintas di Kota Malang; 2. Atas permintaan Sdr. Fendik Setyawan yaitu untuk segera memperbaiki rambu lalu lintas yang di coret - coret di Simpang 4 JalanBandung; 3. Dinas Perhubungan Kota Malang telah menginventalisir rambu-rambu lalu lintas yang di coret - coret, dimana dalam waktu dekat akan dilakukan perbaikan termasuk di sekitar jalan dimaksud.
 25/08/2014 18:47 Kesehatan  yanti ernawatiningrum  cara mendapatkan alat bantu ...
Pesan :
Askm...Saya py anak terlahir prematur dengan bb 1,5 kg 8 bulan lahir.....kini anak saya sudah berumur 4,5 tahun. Tapi kendalanya masih belum bisa merespon, atau bicara . tapi sdh bisa berjalan. setelah saya cek kan kr RSU saiful anwar ternyata anak saya tidak bisa mendengar, teteapi harus pakai alat bantu dengar. setelah saya kontrol terakhir ternyata alat tersebut tidak ikut jamkesda. ini saya minta pemerintah membantu saya mewjudkan generasi bangsa yang katanya tuna rungu untuk dapat bicara ataupun merespon soalnya anak saya masih kecil...gimana caranya ?...mengingat rumah saya dekat abah anton...apa saya langsung kesana? mohon penjelasannya....Wassalam..
Tanggapan :
1. Berdasarkan Peraturan Walikota Malang No. 55 tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Malang, pasal 3 ayat(2) huruf f menyebutkan : “ Pelaksanaan Pembinaan anak terlantar, para penyandang cacat, panti asuhan/panti jompo, eks penyandang penyakit sosial dan seterusnya.....” Tugas pokok Dinas Sosial adalah membina dan memberdayakan Fakir Miskin dan Para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). 2. Untuk pelayanan teknis (pelayanan kesehatan) termasuk didalamya pelayanan Jamkesda menjadi tugas pokok Dinas Teknis , yaitu Dinas Kesehatan Kota Malang. 3. Untuk bantuan peralatan seperti yang ibu perlukan setelah kita koordinasikan dengan Kepala Dinas Kesehatan diperoleh informasi sebagai berikut : a. Bahwa saat ini masih proses transformasi peserta Jamkesda beralih menjadi peserta BPJS, masih memerlukan waktu, sehingga pemberian bantuan peralatan masih belum dapat dipenuhi; b. Sehubungan huruf a diatas disarankan kepada ibu untuk menyertakan anak ibu yang membutuhkan peralatan dimaksud sebagai peserta program BPJS mandiri dengan membayar iuran perbulan minimal Rp. 25.000,; c. Setelah pembayaran 2 (dua) bulan ibu akan memperoleh Kartu Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dapat diklaimkan untuk memperoleh alat bantu dengar. 4. Untuk mendapatkan informasi lebih lengkap ibu dapat menghubungi atau konsultasi ke Dinas Kesehatan jalan Simp. Laksda Adi Sucipto No. 45 dengan no. Telp : (0341) 406878 – 406879. Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.
 24/08/2014 14:08 Kesehatan  Rahmat Yulianto  Jam Kerja Puskesmas Di Malang ...
Pesan :
Assalamualaikum wr wb . Nama saya Rahmat, saya agak heran dengan jam kerja puskesmas di kota malang. Di website resmi Dinas kesehatan kota malang jam kerjanya tutup jam 14.00, loket tutup jam 12.00.. Pada kenyatannya, di puskesmas Pandanwangi Pada hari kerja , Rabu misalnya.. jam 12 siang sudah tutup.(ditulis besar-besar jadwalnya) Itupun jam 11 siang loket sudah tidak mau melayani.(tutup) Sekalian saja ditulis besar-besar puskesmas tutup jam 11 siang... "Apapun alasannya"... saya kira sangat mengenaskan bila pelayanan publik terutama kesehatan hanya buka dan melayani setengah hari. Karena itu saya menyarankan agar dibenahi, kritik ini saya sampaikan demi kemajuan pelayanan publik, terutama saya tujukan buat kepala dinas kesehatan kota Malang Dr. dr. ASIH TRI RACHMI N, MM. Mohon ada perbaikan, karena cepat atau lambat hal ini akan menjadi konsumsi media dan memalukan kota Malang dan Dinas kesehatan pada khususnya. Mohon maaf apabila ada kata yang menyinggung, semoga ini dianggap sebagai kritik yang membangun, bukan sebaliknya. Terimakasih Wassalamualaikum wr wb
Tanggapan :
Berdasarkan Standar Pelayanan Publik Dinas Kesehatan Kota Malang, jam kerja dan jam pelayanan di UPT Puskesmas adalah sebagai berikut : 1. JAM KERJA Senin - Kamis : 07.00 - 14.00 WIB Jumat : 07.00 - 11.00 WIB Sabtu : 07.00 - 13.00 WIB 2. JAM PELAYANAN DI LOKET PENDAFTARAN DAN PEMBAYARAN Senin - Kamis : 08.00 - 12.00 WIB Jumat : 08.00 - 10.00 WIB Sabtu : 08.00 - 11.00 WIB 3. JAM PELAYANAN DI POLI PELAYANAN (KONSULTASI, PEMERIKSAAN, PENGOBATAN, LABORATORIUM) Senin - Kamis : 08.00 - 13.00 WIB Jumat : 08.00 - 11.00 WIB Sabtu : 08.00 - 12.00 WIB Untuk puskesmas perawatan, UGD buka selama 24 jam. Demikian penjelasan dari kami, terima kasih atas masukannya. TTT Sekretaris Dinas Kesehatan
 20/08/2014 08:47 U m u m  Mohamad Nurdin  Pembuatan KITAS/KIPEM
Pesan :
Kepada Yth, bapak/Ibu Perkenalkan saya Mohamad Nurdin, alamat tinggal di Klayatan II/41 RT.10/12, bandungrejosari Sukun Malang. Dimana saya adalah seorang perantau yang berkerja di Kota Malang. Domisi asal saya dari Semarang. saya sebagai warga negara berusaha untuk melakukan hal yang baik sesuai aturan pemerintah dimana bila kita bekerja di daerah asing/luar kota di mohon untuk membuat surat keterangan SKTS di tujuan. Tetapi ketika surat2 yang saya buat dari asal saya ajukan ke Kota Malang, dalam rangka untuk pembuatan KITAS/KTP Sementara di tolak oleh staff Kelurahan. dengan alasan di Kota Malang tidak ada pembuatan KITAS/ KTP Sementara. Yang saya tanyakan apa benar di Kota Malang tidak bisa untuk itu? karena seperti waktu saya di Kota lain diharuskan memiliki KITAS. Terima kasih Salam hormat Mohamad Nurdin
Tanggapan :
Sehubungan dengan pengaduan Saudara tentang pembuatan KITAS / KIPEM dapat kami sampaikan sebagai berikut : 1. KITAS adalah Kartu Ijin Tinggal Terbatas, diberikan oleh Kantor imigrasi bagi Orang Asing yang tinggal sementara. 2. Untuk permasalahan yang saudara hadapi, mungkin yang anda maksud adalah SKTS (Surat Keterangan Tinggal Sementara) atau dulu dikenal dengan nama KIPEM (Kartu Identitas Penduduk Musiman). 3. Perpres 25 tahun 2008 dokumen tersebut sudah tidak diatur / tidak diberlakukan lagi begitu juga dengan Undang undang nomor 24 tahun 2013, dengan adanya KTP-el yang berlaku secara nasional. 4. Apabila saudara sudah menetap di Kota Malang lebih dari 6 (enam) bulan lebih baik pindah ke Kota Malang dan memiliki dokumen di Kota Malang. 5. Untuk lebih jelasnya saudara dapat menghubungi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, no telp. (0341) 751535.
 19/08/2014 10:56 U m u m  resti rahayu  ktp elektronik
Pesan :
kami mau membuat kk baru di kota malang, istri warga kabupaten malang dan suami warga surabaya. persyaratannya apa saja?? suami belum ada ktp elektronik apakah bisa skalian buat di malang?? dan persyaratannya apa saja?? terima kasih
Tanggapan :
Sehubungan dengan pengaduan Saudara tentang KTP Elektronik dapat kami sampaikan sebagai berikut: 1. Syarat untuk pindah datang dari luar kota adalah : • Surat Pindah dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil asal dalam hal ini dari Kabupaten Malang dan dari Kota Surabaya. 2. Apabila di daerah asal BELUM PERNAH melakukan perekaman KTP-el, dapat dilakukan di Kota Malang (daerah tujuan) dengan syarat membawa fotocopy KK dan KTP Asli. 3. Untuk proses pembuatan KK di Kota Malang dapat dilakukan dengan cara : • Membawa surat pindah dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil asal ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang. • Mengisi blanko isian KK (F1-01) dan blanko isian KTP ditanda tangani RT, RW dan Kelurahan. • Berkas diserahkan ke Kecamatan untuk proses penerbitan KK dan KTP. 4. Untuk lebih jelasnya saudara dapat menghubungi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, no telp. (0341) 751535
 15/08/2014 01:11 Sarana Umum  Dewi  revisi tanggal lahir pada akte ...
Pesan :
Mohon bantuannya syarat apa sajakah yang diperlukan untuk revisi tanggal lahir yang tertera pada akte kelahiran. Merujuk pada surat kelahiran saya, ktp, dan kk, tertera bahwa saya lahir pada tanggal 17 januari. Tetapi di akte lahir tercantum 16 januari. Mohon dejelaskan prosedur apa saja yang harus saya perlukan. Thx.
Tanggapan :
Sehubungan dengan pengaduan Saudara tentang Revisi tanggal lahir pada akte kelahiran dapat kami sampaikan sebagai berikut : 1. Silahkan saudara fotocopy Akta Kelahirannya kemudian diserahkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang (apabila di terbitkan di Kota Malang), akan kami cek di berkas pengajuan apakah memang terjadi kesalahan pengetikan dari petugas atau kesalahan pengajuan akta kelahiran saudara. 2. Untuk lebih jelasnya saudara dapat menghubungi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, no telp. (0341) 751535.
 13/08/2014 07:36 U m u m  bilqis nur zaqia  e-ktp
Pesan :
dulu saya mengurus ktp pindahan suami sekaligus mengubah status ktp saya, waktu itu gantinya hanya ktp biasa, dan sampai sekarang belum ada panggilan untuk membuat e-ktp, kapan kecamatan klojen membuat e-ktp lagi?
Tanggapan :
Sehubungan dengan pengaduan Saudara tentang e-KTP dapat kami sampaikan sebagai berikut : 1. Proses perekaman e-KTP (KTP-el) dilakukan satu kali, apabila sudah dilakukan di tempat asal, maka tidak perlu lagi melakukan perekaman di daerah yang baru. 2. Untuk saat ini, seluruh kecamatan di Indonesia masih belum bisa melakukan proses cetak KTP-el sendiri, sehingga proses perubahan data yang nantinya akan dilakukan di Kecamatan masih belum dapat dilaksanakan. 3. Apabila Kecamatan sudah siap untuk memproses pencetakan KTP-el, akan ada surat pemberitahuan resmi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang kepada Rt, RW melalui Kecamatan dan Kelurahan. 4. Untuk lebih jelasnya saudara dapat menghubungi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, no telp. (0341) 751535
 08/07/2014 11:07 U m u m  Joko Ismanto  Apa saja syarat pecah KK
Pesan :
salam. apa saja syarat yang diperlukan untuk memecah KK ? apa nanti waktu pisah kk sklian juga dibuatkan kk baru untuk keluarga di malang, mengingat istri saya sekarang ikut kk malang dan rencana mau pindah ke surabaya mengikuti saya.
Tanggapan :
Berikut persyaratannya : 1. Mengisi Form Isian Kartu Keluarga (F1.01) yang akan pecah KK, kemudian mengisi form isian Kartu Keluarga (F1.01) untuk keluarga yang tinggal / KK yang dipecah, keduanya mengetahui RT, RW dan Lurah kemudian berkas di proses di Kecamatan untuk diterbikan Kknya. 2. Apabila ada perubahan status, harus melampirkan fotokopi Surat nikah.
 05/07/2014 15:06 Sarana Umum  badri hamzah  Keamanan Menyeberang
Pesan :
salam, saat ini di Kota Malang sudah ada beberapa zebra cross yang dilengkapi dengan lampu penyeberangan. tetapi hal itu kurang dimanfaatkan secara maksimal oleh penyeberang jalan dikarenakan para pengendara yang tidak mau tahu lampu penyeberangan menyala merah, masih saja memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi, terutama di daerah jl satsui tubun dan jalan veteran. Mohon lampu penyeberangan dilengkapi dengan bel/speaker yang nyaring yang menandakan ada penyeberang seperti yang ada di kota kota lain agar keamanan penyeberang jalan dapat dijamin. Selain itu kepolisian lalu lintas dan dishub harus tegas menindak pelanggar lampu penyeberang jalan karena membahayakan penyeberang terutama anak sekolah. Harap segera ditanggapi dan ditindaklanjuti. Terimakasih.
Tanggapan :
Menanggapi pengaduan Saudara berikut beberapa informasi yang dapat kami sampaikan : 1. Terima kasih atas perhatian Sdr. Badri Hamzah terhadap lampu penyebrangan yang ada di Kota Malang; 2. Dengan ini dapat kami sampaikan bahwa pemasangan bel/speaker (Traffic Voice) pada lampu penyebrangan (Pelican Crossing) di lokasi – lokasi Zona Selamat Sekolah (ZOSS) yang berfungsi untuk menyampaikan informasi kepada pengguna kendaraan tidak hanya di Jl. Satsuit Tubun dan Jl. Veteran saja, akan tetapi Dinas Perhubungan Kota Malang akan melaksanakan pemasangan di titik – titik Zona Selamat Sekolah (ZOSS) yang lain pada akhir tahun ini (2014); 3. Sedangkan terkait dengan penindakan pelanggaran lalu lintas merupakan kewenangan Aparat Kepolisian; Demikian kami sampaikan dan terima kasih.
 26/05/2014 16:15 Pendidikan  Nazla naura  MIN Malang 1 Masih memungut ...
Pesan :
MIN Malang 1 , Masih menarik biaya pendidikan kepada Ortu siswa, banyak orang tua yang menanyakan mengapa masih ada tarikan biaya pendidikan, Hari ini Surat pemberitahuan tentang tagihan biaya 200.000/bulan, unutk biaya pendidikan diterima oleh banyak ortu siswa…. padahal sudah jelas ada landasan hukumnya PP 48 tahun 2008 dan PP 47 tahun 2008 tentang wajib belajar 9 tahun... banyak orang tua siswa yg ingin mengangkat hal ini ke MEDIA...
Tanggapan :
Menanggapi pengaduan Saudara tentang Pungutan yang dilakukan oleh MIN 1 Malang dapat kami sampaikan hal-hal berikut: 1. Pemerintah Kota Malang/Dinas Pendidikan sejauh ini telah berkomitmen untuk menggratiskan biaya pendidikan dasar (SDN/SMPN) bagi sekolah-sekolah di bawah naungan Pemerintah Kota Malang. Hal ini sesuai Visi Misi Wali Kota Malang yang peduli wong cilik. Pendidikan Dasar Gratis dilakukan sebagai implementasi dari amanat Pembukaan UUD’45 alinea ke 4 yang berbunyi:”.…Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ….”. serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 11 ayat (2) : “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 7 sampai dengan 15 Tahun”, dan selanjutnya pasal 34 ayat (2) yang berbunyi ”Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya”. 2. Untuk sekolah swasta Pemerintah Kota//Dinas Pendidikan membantu meringankan biaya opesarional sekolah. 3. MIN Sampai saat ini pengaturan dan pengelolaan masih dilakukan secara sentralistik oleh Kementrian Agama. 4. MIN tidak termasuk lembaga dibawah Pemerintah Kota Malang/Dinas Pendidikan, Sehingga Dinas Pendidikan Kota Malang tidak memiliki kewenangan untuk ikut mengatur pengelolaan MIN terutama dalam hal peran serta masyarakat(PSM). 5. Agar tidak ada kesan campur tangan Dinas Pendidikan kepada Sekolah di bawah Kantor Kemenag, silakan saudara mengkonfirmasikan/ melaporkan hal ini langsung ke Kantor Kemenag yang memang menjadi tanggung jawabnya. Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.
 22/05/2014 07:51 Pendidikan  indahyani  verifikasi k2
Pesan :
asskum... mau tanya apakah verifikasi cpns k2 sdh selesai?krn di sekolah kami blm pernah di datangi dr pihak BKD. dan kabar kl ada kesalahan data apa benar yg sdh lolos cpns dpt di batalkan untuk pemberkasanx...dan juga ada kabar dri teman kalau ada yg tidak lolos cpns k2 bisa lolos setelah di datangi pihak BKD dan terbukti data K2 valid..sebagai info saya honorer k2 selama 18 tahun tidak lolos seleksi cpns k2..sdngkan teman2 disini hanya 5th itupun blm pasti kebenaran data tp dapt lolos cpns k2..mohon infox..mksh..
Tanggapan :
verifikasi masih kami lakukan. Silahkan datang ke kantor BKD Bidang Formasi untuk pengaduan atau mendapat informasi lebih lanjut, dan tidak perlu takut untuk masalah identitas, selama pengaduan saudara bisa dibuktikan kebenarannya.
 21/05/2014 02:19 U m u m  robbi rumawan  menambah nama anak
Pesan :
anak kami Almira Arkananta lahir 2 mei 2009..sudah punya akta kelahiran..kami orang tuanya asli dan menetap di malang...kami ingin menambah nama anak saya Almira Arkananta Cannavaro..Bagaimana prosedurnya dan berapa biayanya..trims
Tanggapan :
Sehubungan dengan pengaduan Saudara tentang menambah nama anak pada Akta Kelahiran, maka dapat kami sampaikan sebagai berikut: Sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, persyaratan untuk mengganti nama pada Akta Kelahiran adalah melalui penetapan dari Pengadilan Negeri. Setelah mendapatkan putusan pengadilan tersebut, akan diterbitkan catatan pinggir pada Akta Kelahiran tersebut. Untuk penerbitan catatan pinggir pada Akta Kelahiran tidak dipungut biaya atau gratis.
 20/05/2014 13:59 Perijinan  Olsy Dany  IMB Hilang di Bank Jatim
Pesan :
Selamat Sore, Saya ingin menanyakan bagaimana tata cara mengurus IMB yang hilang. Saya baru saja beli rumah dari seseorang,dan dia bilang klo IMBnya masih ada d Bank Jatim, setelah saya datang ke Bank Jatim,kata pegawai d Bank Jatim, IMB utk ruma tersebut sudah hilanh, karena sudah lama tidak diambil. Saya mohon bantuannya untuk dijelaskan bagaimana mengurus IMB yang hilang tersebut. Apabila memang harus mengurus IMB baru, saya ingin tau biaya dan tata caranya. Sbg informasi, rumah yang baru saya beli berlokasi di Villa Gunung Buring Jl. Kemayoran Atas. Terima kasih.
Tanggapan :
Berikut beberapa informasi yang dapat kami sampaikan : 1. foto kopi IMB untuk mencari berkas di Arsip, kalo sudah ketemu arsip baru proses perijinan bisa balik nama formulir ada di kantor ( Ada Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian dan pernyataan hilang dari bank Jatim ) 2. Ijin Baru syarat : karena sudah balik nama sertifikatnya bisa ijin baru karena hilang ( Ada Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian dan pernyataan hilang dari bank Jatim ) IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) a. Pengisian Formulir ) * bermaterai Cukup b. Fotokopi KTP rangkap 2 (dua) dengan menunjukan aslinya c. Advice Planning ( AP ) dan untuk IMB Reklame Tetap / Permanen pada ukuran di atas 8 (delapan) m2 yang titik lokasinya di RUMIJA Eksisting d. Surat Keterangan Informasi Lingkungan yang diligalisir oleh pejabat yang berwenang rangkap 2 (dua) e. Fotokopi kepemilikan / sertifikat tanah dan Surat Kuasa dari pemilik tanah bila bukan milik sendiri atau Ahli waris kepada pemohon apabila pemilik tanah meninggal dunia. f. Permohonan IMB untuk pemasangan Reklame Tetap yang berada di RUMIJA Eksisting yang merupakan kewenangan Propinsi wajib melampirkan fotokopi sewa lahan / tanah dari Propinsi g. Surat Pernyataan Jaminan Konstruksi untuk fungsi dan bentuk bangunan rumah tinggal 2 lantai dan bangunan selain rumah tinggal dengan luas maksimal 100 m2 berlantai 1 ( satu ) serta permohonan IMB untuk bangunan yang sudah berdiri h. Perhitungan Konstruksi / struktur bangunan bagi bangunan diluar ketentuan huruf g dan bangunan reklame dengan ukuran diatas 8 m 2 i. Perhitungan konstruksi / struktur bangunan bagi bangunan di luar ketentuan huruf h dan bangunan reklame untuk ukuran media sebagaimana dimaksud huruf e yang dibuat oleh konstruktor atau konsultan yang membidanginya (Sarjana Teknik Sipil dan khusus untuk bangunan yang mempunyai tingkat kesulitan tinggi struktur bangunannya dihitung oleh Sarjana Teknik Sipil Jurusan Struktur / Master Struktur) rangkap 3 (tiga); j. Lightdruk atau cetak printer gambar bangunan dengan skala 1: 100 atau 1 : 200 rangkap 3 (tiga) untuk bangunan yang diwajibkan melampirkan perhitungan konstruksi dan rangkap 2 (dua) untuk bangunan yang tidak diwajibkan melampirkan perhitungan konstruksi dengan melampirkan nama dan tanda tangan perencana bangunan atau yang bertanggungjawab atas gambar rencana bangunan / gambar bangunan tersebut, dalam hal : 1) Permohonan IMB baru, gambar rencana bangunan terdiri dari : denah bangunan, tampak muka/depan, tampak samping, tampak belakang apabila diperlukan, potongan memanjang, potongan melintang, atap, pondasi, sanitasi dan sumur resapan serta situasi lokasi rencana bangunan sesuai AP; 2) Permohonan IMB bagi bangunan yang sudah berdiri sesuai kondisi lapangan, gambar bangunan terdiri dari : denah bangunan, tampak muka/depan, tampak samping, tampak belakang apabila diperlukan, sanitasi dan sumur resapan serta situasi lokasi rencana bangunan sesuai AP, atau gambar bangunan dapat berupa foto digital yang dituangkan dalam satu media kertas dengan gambar lainnya; 3) Permohonan IMB untuk pemasangan media Reklame baik baru maupun sudah berdiri, gambar bangunan terdiri dari : tampak muka/depan, tampak samping, potongan memanjang, potongan melintang, pondasi, situasi titik reklame sesuai AP; k. Asli dan fotokopi rangkap 1 (satu) Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari pemilik tanah dan/atau bangunan yang berhimpitan dengan lokasi bangunan untuk bangunan bertingkat kecuali untuk bangunan rumah tinggal dengan fungsi bangunan Rumah Sedang / Menengah, Rumah Kecil/Sederhana dan Rumah Sangat Sederhana (RSS) dengan jumlah lantai maksimal 2 (dua) lantai tidak diwajibkan surat pernyataan ini serta permohonan IMB untuk bangunan yang sudah berdiri dan IMB Reklame yang berada di tanah sendiri; l. Asli rekomendasi beserta kelengkapan dokumen studi lingkungan (AMDAL / UKL-UPL / SPPL dan / atau ANDALALIN) apabila dalam AP disyaratkan atau berdasarkan Rekomendasi dari Tim Teknis atau Perangkat Daerah terkait atau yang membidanginya; m. Untuk permohonan IMB pendirian Tower dan IMB pendirian Tempat Ibadah persyaratannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. )* Blangko disediakan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang Demikian atas perhatiannya terima kasih
 15/05/2014 06:17 U m u m  susanti  pecah kk
Pesan :
Suami saya bisa memecah kk kami, bagaimana itu bisa terjadi, padahal kami masih suami istri, dia dengan ibunya, sedangkan saya dengan anak2, sebagai kepala keluarga, saya masih punya kk asli lama, ketika mengurus suami mengatakan kk hilang dan sudah cerai, padahal kami belum bercerai, apa bisa saya mengurus ulang kk kami, siapa yang bertanggung jawab, kepada siapa saya harus menuntut
Tanggapan :
Sehubungan dengan pengaduan Saudara tentang pecah KK, maka dapat kami sampaikan sebagai berikut: Salah satu syarat untuk menerbitkan kembali Kartu Keluarga yang hilang adalah dengan membuat Surat Pernyataan Kehilangan yang ditandatangani oleh Kepala Keluarga diatas materai Rp 6.000,- mengetahui RT, RW dan Lurah, tentunya dengan bukti pendukung yaitu fotokopi KK yang hilang, KTP asli, Surat Nikah, disertai dengan pengajuan Kartu Keluarga yang diketahui oleh RT, RW dan Lurah. Apabila persyaratan tersebut telah dipenuhi maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan memproses Kartu Keluarga tersebut. Apabila Saudara membutuhkan informasi lebih lanjut, Saudara bisa datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dengan membawa Kartu Keluarga dimaksud.
 09/05/2014 10:31 Pendidikan  suhadi  tanya kepala dinas pendidikan
Pesan :
yth kepala dinas pendidikan kota malang saya mau tanya masalah : 1.kapan uang non sertifikasi cair? 2.kenapa kami tidak dapat tunjangan penghasilan padahal kami belum sertifikasi???? 3.kenapa uang LP kami diturunkan dari Rp 20.000 menjadi Rp 15.000 dan hari kerjanya cuma 22 sedangkan kenyataannya kami dinas 26 hari dalam sebulan 4.untuk admin koinfo yang adil dong masak hanya masalah ktp2 aj dan sejenisnya aj yg ditampilkan
Tanggapan :
Sehubungan dengan hal tersebut dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut : 1. Sesuai dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 48 Tahun 2013 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Kepada PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Malang pasal 5 huruf a, yaitu Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja, tidak diberikan kepada : Tenaga Pendidik/Guru/Kepala Sekolah/Pengawas Sekolah/Penilik sekolah/Pamong Belajar. 2. Untuk Tunjangan profesi Guru Non PNS yang SK TPP nya sudah terbit di cairkan langsung oleh Kemendikbud Pusat 3. Untuk Pemberian lauk pauk bagi Guru yang semula Rp. 20.000 sekarang menjadi Rp, 15.000 itu adalah kebijakan Pemerintah Kota Malang bukan Kebijakan Dinas Pendidikan Kota Malang.
 07/05/2014 11:45 U m u m  wisnu broto  Mengurus surat nikah
Pesan :
Saya mau tanya syarat mengurus surat nikah lain agama
Tanggapan :
Kepada Sdr. Wisnu Broto berikut kami sampaikan beberapa informasi tentang persyaratan Nikah lain agama, sebagai berikut : 1. Berdasarkan pasal 35 UU nomor 23 tahun 2006 Penjelasan huruf a yang dimaksud dengan Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama. 2. Pasal 36 UU nomor 23 tahun 2006 bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan. Adapun syarat untuk mendapatkan penetapan pengadilan sdr. bisa menghubungi langsung ke Pengadilan Negeri. Salam, pemkot Malang
 03/05/2014 02:35 U m u m  Fallen Wicaksono  perpanjangan ktp
Pesan :
Mohon informasi KTP saya habis masa berlakunya per 21 juni 2014. Sedangkan e-ktp sampai sekarang belum jadi. Saya sudah rekam data untuk e-ktp di kantor dispendukcapil sendiri. Mohon bantuan solusinya
Tanggapan :

Sehubungan pengaduan Saudara mengenai perpanjangan KTP, dapat kami sampaikan bebrapa informasi sebagai berikut:

  1. Berdasarkan data KTP-el dari Depdagri bahwa status KTP-el a.n Fallen Wicaksono dalam proses pengiriman dari Jakarta. Adapun untuk informasi KTP-el yang sudah jadi akan diberitahukan melalui undangan secara tertulis melalui kelurahan.
  2. Sesuai dengan Perpres No. 112 Tahun 2013 pasal 10, disebutkan bahwa KTP model lama (non elektronik) tetap berlaku sampai dengan 31 Desember 2014.

Demikian, terima kasih.

 24/04/2014 12:29 U m u m  sutomo  akta kelahiran
Pesan :
hari ini tanggal 24 april 2014, saya mengantar kakak saya ke dispenduk untuk klarifikasi data. klarifikasi tersebut perihal jenis kelamin yang tidak sesuai di akta. ketika mengurus apakah sebenarnya ada biaya khusus perihal hal itu ? karena kami diminta untuk membayar. catatan: akta yang tidak sesuai tersebut diterbitkan saat "pemutihan" akta, dan hal tersebut menjadi alasan kelalaian sehingga dikenakan biaya. Terima kasih.
Tanggapan :

Sehubungan pertanyaan Saudara mengenai akta kelahiran yang dikenakan biaya, dapat kami sampaikan sebagai berikut:

Sesuai UU No. 24 Tahum 2013 pasal 79 A bahwa pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya. Jadi semua pengurusan dokumen kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang adalah GRATIS / tidak dikenakan biaya.

Demikian, terima kasih.

Email: ID Pengaduan:
Buat Pengaduan Baru