Daftar Pengaduan

Tanggal Topik Nama Judul
 05/07/2014 15:06 Sarana Umum  badri hamzah  Keamanan Menyeberang
Pesan :
salam, saat ini di Kota Malang sudah ada beberapa zebra cross yang dilengkapi dengan lampu penyeberangan. tetapi hal itu kurang dimanfaatkan secara maksimal oleh penyeberang jalan dikarenakan para pengendara yang tidak mau tahu lampu penyeberangan menyala merah, masih saja memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi, terutama di daerah jl satsui tubun dan jalan veteran. Mohon lampu penyeberangan dilengkapi dengan bel/speaker yang nyaring yang menandakan ada penyeberang seperti yang ada di kota kota lain agar keamanan penyeberang jalan dapat dijamin. Selain itu kepolisian lalu lintas dan dishub harus tegas menindak pelanggar lampu penyeberang jalan karena membahayakan penyeberang terutama anak sekolah. Harap segera ditanggapi dan ditindaklanjuti. Terimakasih.
Tanggapan :
Menanggapi pengaduan Saudara berikut beberapa informasi yang dapat kami sampaikan : 1. Terima kasih atas perhatian Sdr. Badri Hamzah terhadap lampu penyebrangan yang ada di Kota Malang; 2. Dengan ini dapat kami sampaikan bahwa pemasangan bel/speaker (Traffic Voice) pada lampu penyebrangan (Pelican Crossing) di lokasi – lokasi Zona Selamat Sekolah (ZOSS) yang berfungsi untuk menyampaikan informasi kepada pengguna kendaraan tidak hanya di Jl. Satsuit Tubun dan Jl. Veteran saja, akan tetapi Dinas Perhubungan Kota Malang akan melaksanakan pemasangan di titik – titik Zona Selamat Sekolah (ZOSS) yang lain pada akhir tahun ini (2014); 3. Sedangkan terkait dengan penindakan pelanggaran lalu lintas merupakan kewenangan Aparat Kepolisian; Demikian kami sampaikan dan terima kasih.
 26/05/2014 16:15 Pendidikan  Nazla naura  MIN Malang 1 Masih memungut ...
Pesan :
MIN Malang 1 , Masih menarik biaya pendidikan kepada Ortu siswa, banyak orang tua yang menanyakan mengapa masih ada tarikan biaya pendidikan, Hari ini Surat pemberitahuan tentang tagihan biaya 200.000/bulan, unutk biaya pendidikan diterima oleh banyak ortu siswa…. padahal sudah jelas ada landasan hukumnya PP 48 tahun 2008 dan PP 47 tahun 2008 tentang wajib belajar 9 tahun... banyak orang tua siswa yg ingin mengangkat hal ini ke MEDIA...
Tanggapan :
Menanggapi pengaduan Saudara tentang Pungutan yang dilakukan oleh MIN 1 Malang dapat kami sampaikan hal-hal berikut: 1. Pemerintah Kota Malang/Dinas Pendidikan sejauh ini telah berkomitmen untuk menggratiskan biaya pendidikan dasar (SDN/SMPN) bagi sekolah-sekolah di bawah naungan Pemerintah Kota Malang. Hal ini sesuai Visi Misi Wali Kota Malang yang peduli wong cilik. Pendidikan Dasar Gratis dilakukan sebagai implementasi dari amanat Pembukaan UUD’45 alinea ke 4 yang berbunyi:”.…Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ….”. serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 11 ayat (2) : “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 7 sampai dengan 15 Tahun”, dan selanjutnya pasal 34 ayat (2) yang berbunyi ”Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya”. 2. Untuk sekolah swasta Pemerintah Kota//Dinas Pendidikan membantu meringankan biaya opesarional sekolah. 3. MIN Sampai saat ini pengaturan dan pengelolaan masih dilakukan secara sentralistik oleh Kementrian Agama. 4. MIN tidak termasuk lembaga dibawah Pemerintah Kota Malang/Dinas Pendidikan, Sehingga Dinas Pendidikan Kota Malang tidak memiliki kewenangan untuk ikut mengatur pengelolaan MIN terutama dalam hal peran serta masyarakat(PSM). 5. Agar tidak ada kesan campur tangan Dinas Pendidikan kepada Sekolah di bawah Kantor Kemenag, silakan saudara mengkonfirmasikan/ melaporkan hal ini langsung ke Kantor Kemenag yang memang menjadi tanggung jawabnya. Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.
 22/05/2014 07:51 Pendidikan  indahyani  verifikasi k2
Pesan :
asskum... mau tanya apakah verifikasi cpns k2 sdh selesai?krn di sekolah kami blm pernah di datangi dr pihak BKD. dan kabar kl ada kesalahan data apa benar yg sdh lolos cpns dpt di batalkan untuk pemberkasanx...dan juga ada kabar dri teman kalau ada yg tidak lolos cpns k2 bisa lolos setelah di datangi pihak BKD dan terbukti data K2 valid..sebagai info saya honorer k2 selama 18 tahun tidak lolos seleksi cpns k2..sdngkan teman2 disini hanya 5th itupun blm pasti kebenaran data tp dapt lolos cpns k2..mohon infox..mksh..
Tanggapan :
verifikasi masih kami lakukan. Silahkan datang ke kantor BKD Bidang Formasi untuk pengaduan atau mendapat informasi lebih lanjut, dan tidak perlu takut untuk masalah identitas, selama pengaduan saudara bisa dibuktikan kebenarannya.
 21/05/2014 02:19 U m u m  robbi rumawan  menambah nama anak
Pesan :
anak kami Almira Arkananta lahir 2 mei 2009..sudah punya akta kelahiran..kami orang tuanya asli dan menetap di malang...kami ingin menambah nama anak saya Almira Arkananta Cannavaro..Bagaimana prosedurnya dan berapa biayanya..trims
Tanggapan :
Sehubungan dengan pengaduan Saudara tentang menambah nama anak pada Akta Kelahiran, maka dapat kami sampaikan sebagai berikut: Sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, persyaratan untuk mengganti nama pada Akta Kelahiran adalah melalui penetapan dari Pengadilan Negeri. Setelah mendapatkan putusan pengadilan tersebut, akan diterbitkan catatan pinggir pada Akta Kelahiran tersebut. Untuk penerbitan catatan pinggir pada Akta Kelahiran tidak dipungut biaya atau gratis.
 20/05/2014 13:59 Perijinan  Olsy Dany  IMB Hilang di Bank Jatim
Pesan :
Selamat Sore, Saya ingin menanyakan bagaimana tata cara mengurus IMB yang hilang. Saya baru saja beli rumah dari seseorang,dan dia bilang klo IMBnya masih ada d Bank Jatim, setelah saya datang ke Bank Jatim,kata pegawai d Bank Jatim, IMB utk ruma tersebut sudah hilanh, karena sudah lama tidak diambil. Saya mohon bantuannya untuk dijelaskan bagaimana mengurus IMB yang hilang tersebut. Apabila memang harus mengurus IMB baru, saya ingin tau biaya dan tata caranya. Sbg informasi, rumah yang baru saya beli berlokasi di Villa Gunung Buring Jl. Kemayoran Atas. Terima kasih.
Tanggapan :
Berikut beberapa informasi yang dapat kami sampaikan : 1. foto kopi IMB untuk mencari berkas di Arsip, kalo sudah ketemu arsip baru proses perijinan bisa balik nama formulir ada di kantor ( Ada Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian dan pernyataan hilang dari bank Jatim ) 2. Ijin Baru syarat : karena sudah balik nama sertifikatnya bisa ijin baru karena hilang ( Ada Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian dan pernyataan hilang dari bank Jatim ) IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) a. Pengisian Formulir ) * bermaterai Cukup b. Fotokopi KTP rangkap 2 (dua) dengan menunjukan aslinya c. Advice Planning ( AP ) dan untuk IMB Reklame Tetap / Permanen pada ukuran di atas 8 (delapan) m2 yang titik lokasinya di RUMIJA Eksisting d. Surat Keterangan Informasi Lingkungan yang diligalisir oleh pejabat yang berwenang rangkap 2 (dua) e. Fotokopi kepemilikan / sertifikat tanah dan Surat Kuasa dari pemilik tanah bila bukan milik sendiri atau Ahli waris kepada pemohon apabila pemilik tanah meninggal dunia. f. Permohonan IMB untuk pemasangan Reklame Tetap yang berada di RUMIJA Eksisting yang merupakan kewenangan Propinsi wajib melampirkan fotokopi sewa lahan / tanah dari Propinsi g. Surat Pernyataan Jaminan Konstruksi untuk fungsi dan bentuk bangunan rumah tinggal 2 lantai dan bangunan selain rumah tinggal dengan luas maksimal 100 m2 berlantai 1 ( satu ) serta permohonan IMB untuk bangunan yang sudah berdiri h. Perhitungan Konstruksi / struktur bangunan bagi bangunan diluar ketentuan huruf g dan bangunan reklame dengan ukuran diatas 8 m 2 i. Perhitungan konstruksi / struktur bangunan bagi bangunan di luar ketentuan huruf h dan bangunan reklame untuk ukuran media sebagaimana dimaksud huruf e yang dibuat oleh konstruktor atau konsultan yang membidanginya (Sarjana Teknik Sipil dan khusus untuk bangunan yang mempunyai tingkat kesulitan tinggi struktur bangunannya dihitung oleh Sarjana Teknik Sipil Jurusan Struktur / Master Struktur) rangkap 3 (tiga); j. Lightdruk atau cetak printer gambar bangunan dengan skala 1: 100 atau 1 : 200 rangkap 3 (tiga) untuk bangunan yang diwajibkan melampirkan perhitungan konstruksi dan rangkap 2 (dua) untuk bangunan yang tidak diwajibkan melampirkan perhitungan konstruksi dengan melampirkan nama dan tanda tangan perencana bangunan atau yang bertanggungjawab atas gambar rencana bangunan / gambar bangunan tersebut, dalam hal : 1) Permohonan IMB baru, gambar rencana bangunan terdiri dari : denah bangunan, tampak muka/depan, tampak samping, tampak belakang apabila diperlukan, potongan memanjang, potongan melintang, atap, pondasi, sanitasi dan sumur resapan serta situasi lokasi rencana bangunan sesuai AP; 2) Permohonan IMB bagi bangunan yang sudah berdiri sesuai kondisi lapangan, gambar bangunan terdiri dari : denah bangunan, tampak muka/depan, tampak samping, tampak belakang apabila diperlukan, sanitasi dan sumur resapan serta situasi lokasi rencana bangunan sesuai AP, atau gambar bangunan dapat berupa foto digital yang dituangkan dalam satu media kertas dengan gambar lainnya; 3) Permohonan IMB untuk pemasangan media Reklame baik baru maupun sudah berdiri, gambar bangunan terdiri dari : tampak muka/depan, tampak samping, potongan memanjang, potongan melintang, pondasi, situasi titik reklame sesuai AP; k. Asli dan fotokopi rangkap 1 (satu) Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari pemilik tanah dan/atau bangunan yang berhimpitan dengan lokasi bangunan untuk bangunan bertingkat kecuali untuk bangunan rumah tinggal dengan fungsi bangunan Rumah Sedang / Menengah, Rumah Kecil/Sederhana dan Rumah Sangat Sederhana (RSS) dengan jumlah lantai maksimal 2 (dua) lantai tidak diwajibkan surat pernyataan ini serta permohonan IMB untuk bangunan yang sudah berdiri dan IMB Reklame yang berada di tanah sendiri; l. Asli rekomendasi beserta kelengkapan dokumen studi lingkungan (AMDAL / UKL-UPL / SPPL dan / atau ANDALALIN) apabila dalam AP disyaratkan atau berdasarkan Rekomendasi dari Tim Teknis atau Perangkat Daerah terkait atau yang membidanginya; m. Untuk permohonan IMB pendirian Tower dan IMB pendirian Tempat Ibadah persyaratannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. )* Blangko disediakan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang Demikian atas perhatiannya terima kasih
 15/05/2014 06:17 U m u m  susanti  pecah kk
Pesan :
Suami saya bisa memecah kk kami, bagaimana itu bisa terjadi, padahal kami masih suami istri, dia dengan ibunya, sedangkan saya dengan anak2, sebagai kepala keluarga, saya masih punya kk asli lama, ketika mengurus suami mengatakan kk hilang dan sudah cerai, padahal kami belum bercerai, apa bisa saya mengurus ulang kk kami, siapa yang bertanggung jawab, kepada siapa saya harus menuntut
Tanggapan :
Sehubungan dengan pengaduan Saudara tentang pecah KK, maka dapat kami sampaikan sebagai berikut: Salah satu syarat untuk menerbitkan kembali Kartu Keluarga yang hilang adalah dengan membuat Surat Pernyataan Kehilangan yang ditandatangani oleh Kepala Keluarga diatas materai Rp 6.000,- mengetahui RT, RW dan Lurah, tentunya dengan bukti pendukung yaitu fotokopi KK yang hilang, KTP asli, Surat Nikah, disertai dengan pengajuan Kartu Keluarga yang diketahui oleh RT, RW dan Lurah. Apabila persyaratan tersebut telah dipenuhi maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan memproses Kartu Keluarga tersebut. Apabila Saudara membutuhkan informasi lebih lanjut, Saudara bisa datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dengan membawa Kartu Keluarga dimaksud.
 09/05/2014 10:31 Pendidikan  suhadi  tanya kepala dinas pendidikan
Pesan :
yth kepala dinas pendidikan kota malang saya mau tanya masalah : 1.kapan uang non sertifikasi cair? 2.kenapa kami tidak dapat tunjangan penghasilan padahal kami belum sertifikasi???? 3.kenapa uang LP kami diturunkan dari Rp 20.000 menjadi Rp 15.000 dan hari kerjanya cuma 22 sedangkan kenyataannya kami dinas 26 hari dalam sebulan 4.untuk admin koinfo yang adil dong masak hanya masalah ktp2 aj dan sejenisnya aj yg ditampilkan
Tanggapan :
Sehubungan dengan hal tersebut dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut : 1. Sesuai dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 48 Tahun 2013 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Kepada PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Malang pasal 5 huruf a, yaitu Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja, tidak diberikan kepada : Tenaga Pendidik/Guru/Kepala Sekolah/Pengawas Sekolah/Penilik sekolah/Pamong Belajar. 2. Untuk Tunjangan profesi Guru Non PNS yang SK TPP nya sudah terbit di cairkan langsung oleh Kemendikbud Pusat 3. Untuk Pemberian lauk pauk bagi Guru yang semula Rp. 20.000 sekarang menjadi Rp, 15.000 itu adalah kebijakan Pemerintah Kota Malang bukan Kebijakan Dinas Pendidikan Kota Malang.
 07/05/2014 11:45 U m u m  wisnu broto  Mengurus surat nikah
Pesan :
Saya mau tanya syarat mengurus surat nikah lain agama
Tanggapan :
Kepada Sdr. Wisnu Broto berikut kami sampaikan beberapa informasi tentang persyaratan Nikah lain agama, sebagai berikut : 1. Berdasarkan pasal 35 UU nomor 23 tahun 2006 Penjelasan huruf a yang dimaksud dengan Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama. 2. Pasal 36 UU nomor 23 tahun 2006 bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan. Adapun syarat untuk mendapatkan penetapan pengadilan sdr. bisa menghubungi langsung ke Pengadilan Negeri. Salam, pemkot Malang
 03/05/2014 02:35 U m u m  Fallen Wicaksono  perpanjangan ktp
Pesan :
Mohon informasi KTP saya habis masa berlakunya per 21 juni 2014. Sedangkan e-ktp sampai sekarang belum jadi. Saya sudah rekam data untuk e-ktp di kantor dispendukcapil sendiri. Mohon bantuan solusinya
Tanggapan :

Sehubungan pengaduan Saudara mengenai perpanjangan KTP, dapat kami sampaikan bebrapa informasi sebagai berikut:

  1. Berdasarkan data KTP-el dari Depdagri bahwa status KTP-el a.n Fallen Wicaksono dalam proses pengiriman dari Jakarta. Adapun untuk informasi KTP-el yang sudah jadi akan diberitahukan melalui undangan secara tertulis melalui kelurahan.
  2. Sesuai dengan Perpres No. 112 Tahun 2013 pasal 10, disebutkan bahwa KTP model lama (non elektronik) tetap berlaku sampai dengan 31 Desember 2014.

Demikian, terima kasih.

 24/04/2014 12:29 U m u m  sutomo  akta kelahiran
Pesan :
hari ini tanggal 24 april 2014, saya mengantar kakak saya ke dispenduk untuk klarifikasi data. klarifikasi tersebut perihal jenis kelamin yang tidak sesuai di akta. ketika mengurus apakah sebenarnya ada biaya khusus perihal hal itu ? karena kami diminta untuk membayar. catatan: akta yang tidak sesuai tersebut diterbitkan saat "pemutihan" akta, dan hal tersebut menjadi alasan kelalaian sehingga dikenakan biaya. Terima kasih.
Tanggapan :

Sehubungan pertanyaan Saudara mengenai akta kelahiran yang dikenakan biaya, dapat kami sampaikan sebagai berikut:

Sesuai UU No. 24 Tahum 2013 pasal 79 A bahwa pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya. Jadi semua pengurusan dokumen kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang adalah GRATIS / tidak dikenakan biaya.

Demikian, terima kasih.

 24/04/2014 10:18 Sarana Umum  Wahyu Purubaya  PJU Konslet
Pesan :
Salam Sejahtera... Saya melaporkan keluhan ini atas nama warga RT01 yang berada di jalan Kangean dan jalan Bawean, RT01 RW08 Kelurahan KASIN Kecamatan Klojen. Sudah 3 hari ini PJU di tempat kami padam, menurut ptugas keamanan RT kalau saklar dinyalakan keluar percikan api. Semalam saya Lapor pengaduan PLN (123), kemudian dikonfirmasi oleh PLN kebon agung yang menyatakan hal ini bukan TANGGUNG JAWAB PLN tapi dinas Pertamanan. Pagi ini saya tanya ke Telkom 108 no. Dinas pertamanan, diberi no 351436. Tapi saya hubungi tidak Sambung2... Apakah memang PJU di tempat kami ini tanggung jawab DINAS Pertamanan? Sebagai Tambahan informasi; Sebenarnya PJU di area kami dahulu tidak memakai saklar untuk menghidupkannya, tapi otomatis nyala kalau malam. Tapi skitar 5 thn belakangan memakai saklar, karena menurut info otomatisnya rusak sehingga dipasang saklar oleh tukang listrik warga RW8. Setelah itu perawatan selalu dilakukan oleh tukang listrik RW8 sendiri (yang memasang saklar), tetapi saat ini bapak yang biasa merawat PJU di RT kami ini sakit dan tidak bisa membetulkan. Sehingga kami lapor ke PLN, seperti kami ceritakan diatas. Mohon perhatian dan informasinya demi kelancaran dan ketentraman warga. Salam dan Terimakasih, Wahyu Jl. Kangean no.3
Tanggapan :
Menindaklanjuti pengaduan saudara perihal Penerangan Jalan di Jl. Kangean dan Jl. Bawean RT 01 RW 08 Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Untuk Penerangan Jalan Umum (PJU) di Jl. Kangean dan Jl. Bawean RT 0l RW 08 Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen belum menjadi tanggung jawab Dinas Kebersihan dan pertamanan Kota Malang karena jaringan Penerangan Jalan Umum di tempat tersebut belum melalui KWH Meter. 2. Sebagai bentuk layanan kami pada masyarakat, maka Jl. Kangean dan Jl. Bawean akan diusulkan pada kegiatan Penataan Penerangan Jalan Lingkungan (PJL) Kota Malang. 3. Untuk info lebih lanjut silahkan hubungi kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang dengan nomor telpon 0341-369377 pada jam kerja (senin - jum'at) dengan menyampaikan data sebagai berikut: - Nama pelaPor - Alamat pelaPor - Nomor Telepon Pelapor - Lokasi PJU yang Padam Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih
 23/04/2014 21:03 U m u m  pujiono  proses pengajuan identitas
Pesan :
apakah benar proses pembuatan akta kelahiran bisa sampai memakan waktu selama 2th, karena di daerah lain tidak seperti itu. mohon tanggapanya, karena selama ini setiap kali kami mengurus kelengkapan indentisas selalu lambat prosesnya...
Tanggapan :

Sehubungan pertanyaan Saudara mengenai proses pengajuan identitas, dapat kami sampaikan sebagai berikut:

Sesuai SPP (Standar Pelayanan Publik) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, lama waktu penyelesaian akta kelahiran adalam 4 (empat) hari. Demikian, terima kasih.
 21/04/2014 21:40 Perijinan  Rani Nirmala  Daftar perusahaan
Pesan :
saya sudah memiliki siup, bagaimana caranya mengurus daftar perusahaan ?
Tanggapan :

SYARAT PENGURUSAN TDP :
Untuk TDP pengurusanya di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang
Pada Kantor Terpadu Loket 7, untuk syarat :

  1. Mengisi Formulir;
  2. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahannya yang telah dilegalisir pejabat berwenang.
  3. Fotokopi Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah dilegalisir pejabat berwenang;
  4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penanggung Jawab/Direktur Utama Perusahaan, dengan menunjukkan aslinya;
  5. Surat Kuasa apabila permohonan disampaikan melalui pihak ketiga;
  6. Fotokopi Ijin Gangguan yang telah dilegalisir;
  7. Fotokopi sertifikat Kepemilikan Tempat Usaha yang telah dilegalisir pejabat berwenang;
  8. Apabila Tempat Usaha bukan milik sendiri, harus dilengkapai dengan asli surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah/bangunan bermaterai cukup untuk atau bukti/surat perjanjian sewa, yang terdiri dari 1 (satu) lembar asli dan fotokopi rangkap 1 ( satu);
  9. Fotokopi NPWP;
  10. Fotokopi SIUP dilegalisir.

Demikian informasi untuk prosedur pendaftaran perusahaan yang dapat kami sampaikan.

 15/04/2014 16:42 Pendidikan  joni  spj rampung belum juga turun
Pesan :
BPK wali kota malang yth,disini saya ingin menanyakan mengenai insentif ptt yang hingga saat ini belum juga di salurkan,sejak kami tiap tahun menerima insentif tersebut baru pada tahun ini insentif hingga molor selama ini,mohon tanggapan bpk wali kota malang terkait hal ersebut serta KAMI MOHON DENGAN SANGAT INSENTIF TERSEBUT BISA SEGERA DICAIRKAN.
Tanggapan :

Kepada Sdr. Joni
Berikut beberapa informasi perihal pencairan insentif PTT untuk tahun 2014 yang dapat kami sampaikan sebagai berikut:

  1. Bahwa insentif PTT tahun 2014 adalah SPJ rampung yang artinya harus ditanda tangani yang bersangkutan sebelum di naikkan ke Pemerintah Kota Malang untuk mencairkan dananya yang kemudian di transfer ke rekening masing-masing.

  2. Kondisi sekarang masih banyak PTT yang :
    a. belum menanda tangani SPJ (karena sakit, sedang diluar kota, cuti melahirkan dll)
    b. ada rekening BN1 yang mati
    c. ada yang masih harus mengurus KTP untuk membuka rekening baru
    d. ada yang keluar/pindah tugas tanpa pemberitahuan ke Dinas Pendidikan Kota Malang, sehingga harus mencari pengganti kekosongan tersebut.

    Hal ini yang mengakibatkan keterlambatan SPJ rampung sehingga tertunda juga pencairan dananya.


  3. Perlu kami beritahukan pula bahwa insentif PTT tahun 2014 besarnya adalah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sesuai dengan besarnya anggaran, bukan Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) seperti info dari Sdr. Joni.
  4. Demikian pemberitahuan kami, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami sampaikan terima kasih.
 10/04/2014 13:08 U m u m  suhadi  tanya tunjangan penghasilan
Pesan :
yth walikota malang dengan surat ini saya ingin bertanya kepada bapak masalah tunjangan beban kerja kenapa PNS GURU tidak mendapat tunjangan beban kerja seperti PNS struktural??apa status pns guru tidak termasuk dlm PNS kota malang???
Tanggapan :
Menanggapi pertanyaan Saudara, berikut informasi yang dapat kami sampaikan : sesuai dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 48 Tahun 2013 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Kepada PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Malang pasal 5 huruf a, yaitu Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja, tidak diberikan kepada : Tenaga Pendidik/Guru/Kepala Sekolah/Pengawas Sekolah/Penilik sekolah/Pamong Belajar.
 10/04/2014 12:44 U m u m  SUSANTI MEISARI  Uang Pensiun
Pesan :
Saya mau tanya , saya mau mengadukan uang pensiun. Apa pantas karyawan yang bekerja selama lebih dari 35 tahun hanya mendapat uang pensiun hanya 1x gaji saja? Sedangkan gaji hanya 2 juta / bulan. Saya Mohon Info , agar bisa mendapat uang pensiun secara layak , kami harus mengadu kemana..? Terima Kasih
Tanggapan :
  • lnformasi  yang disampaikan :

1. Masa kerja 35 tahun
2. Gaji Rp. 2.000.000,00/bulan

  • Pertimbangan  hukum  : UU Rl Nomor 13 Tahun 2003 pasal 167 ayat  (5) “Dalam hal pengusaha  tidak mengikutisertakan  pekerja buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun, maka pengusaha  wajib memberikan kepada pekerja/buruh uang pesangon  sebesar 2 (dua) kali ketentuan  Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian  hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)”.
  • Berdasarkan informasi yang  telah disampaikan oleh Sdri. Susanti Meisari, maka penghitungan uang pensiun (telah mencapai usia pensiun, 55 tahun) sesuai dengan UU Rl Nomor 13 Tahun 2003 pasal 167 ayat (5) adalah  sebagai  berikut :
    -
    Uang Pesangon  : 2 x 9 x Rp. 2.000.000,00 = Rp. 36.000.000,00
    Uang Penghargaan  Masa Kerja : 10 x Rp. 2.000.000,00 = Rp. 20.000.000.00
        Rp. 56.000.000,00
    Uang Penggantian  Hak : Rp. 56.000.000,00  x 15 = Rp. 8.400.000,00
        Rp. 64.400.000,00

Jadi yang diterima sebesar Rp. 64.400.000,00  (Enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).

  • Untuk  lebih jelasnya Sdri. Susanti Meisari  dapat mengajukan Surat Pengaduan  yang ditujukan kepada Dinas Ketenagakerjaan  Dan Transmigrasi Kota Malang.

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan.

 16/03/2014 08:59 Kesehatan  Abi Tholib  PROFESIONALITAS LAYANAN MEDIS
Pesan :
Mohon maaf bapak ibu sekalian. Beberapa waktu yang lalu (saya lupa tepatnya), untuk kedua kalinya saya memeriksakan gigi geraham kiri bawah saya ke Puskesmas Dinoyo Kota Malang. Pemeriksaan pertama (beberapa waktu sebelumnya) saya diperiksa oleh dokter gigi perempuan (saya tidak tahu namanya), kemudian diberi resep amoxilin dan asamnevenamat (maaf jika ejaan kuran tepat). Setelah saya minum obatnya, justeru mulai sore harinya gigi saya terasa nyeri dan berlanjut semakin sakit semalaman. Saya coba konsulkan kpd teman-teman saya (dokter dan para medis), bahwa resepnya sudah benar. Dan ternyata, pagi harinya terasa dan terlihat gusi gigi saya itu membengkak. Selang beberapa waktu (saya lupa tepatnya) setelah saya merasa gigi sudah tidak sakit lagi, saya periksakan untuk yang kedua kali dengan maksud ingin dicabut. Tetapi kali ini saya ditangani tenaga medis laki-laki (saya tidak tahu apakah beliau dokter atau hanya asisten dan namanya saya juga lupa). Setelah ngobrol beberapa saat (dari beberapa pernyataannya sepertinya beliau ragu-ragu), saya diminta mengisi surat persetujuan tindakan. Lalu dilakukanah tindakan dengan berkali-kali "dokter" mengetuk gigi saya (mungkin untuk meyakinkan dan menghilangkan keraguannya) dan menanyakan sakit atau tidak, dan memang sudah tidak sakit. Setelah disuntik gusi saya, maka dilakukanlah tindakan pencabutan gigi saya. Tetapi yang saya rasakan sungguh sangat jauh berbeda dengan proses pencabutan gigi saya sebelumnya di Puskesmas Mulyorejo. Proses pencabutan kali ini saya rasakan tekanan tangan "dokter" tsb begitu sangat kuat serasa "mencongkel" batu. Setelah selesai, saya diberi kasa penutup lubang bekas gigi untuk digigit, kemudian disarankan (tidak sebagaimana di Puskesmas Mulyorejo) untuk menggingitnya selama 30 menit atau berapa lama (saya lupa), tidak boleh kumur seharian dan tidak boleh dihisap. Kemudian saya bertanya, berapa biayanya. Lalu "dokter" itu mengeluarkan "kuitansi kecil" dan menuliskannya Rp. 40.000,- dan meminta saya menyerahkannya ke bagian loket obat serta meminta kuitansi yang warna putih untuk dikembalikan kepada beliau. Selang beberapa hari, (sekali lagi berbeda dengan di Puskesmas Mulyorejo), proses menutupnya gusi kok terasa lama dan disertai bengkak (ada bercak putih di sebagian gusi saya). Saya rasakan dan saya amati (bahkan ketika itu sampai saya foto), ternyata masih ada sisa gigi yang belum tercabut walaupun sekarang ini gusi sudah menutup dan keberadaan sisa gigi itu sudah tidak terasa. Beberapa waktu kemudian (hari Jum'at tanggalnya saya lupa) maksud saya ingin klarifikasi dan periksakan kembali kasus saya tersebut, eeeee.... ternyata jam 10 sudah tutup, padahal bukanya jam 08.00 (berarti hanya buka 2 jam). Nah dari pengalaman saya ini, mohon maaf, saya merasakan bahwa di Puskesmas Dinoyo masih ada MALAPRAKTEK dan KURANGNYA TRANSPARASI dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Trim
Tanggapan :

Dengan ini disampaikan bahwa Kami telah melakukan pertemuan/klarifikasi pada tanggal 21 Maret 2014 antara bpk Abi Tholib dengan Kepala UPT Puskesmas Dinoyo dengan hasil bahwa :

  1. Bapak Abi Tholib telah memahami apa yang telah dijelaskan tentang tujuan Prosedur tindakan medis serta resiko tindakan yang dilakukan.
  2. Bapak Abi Tholib sudah merasa tidak ada masalah dengan pengaduan yang telah ditulis.
  3. Harapan Bapak Abi Tholib bahwa kejadian atau Pengaduan ini bisa menjadi masukan untuk dapat memberi pelayanan yang lebih baik di Puskesmas Dinoyo Kota Malang.
 12/03/2014 16:25 Transportasi  Febi Nugroho  Warga Kota Malang ingin ...
Pesan :
Ass wr wb Pemkot Malang... Sy sebagai warga pendatang, sangat ingin menikmati BlueBird. Alasaanya satu: Warga kota Malang baik pendatang dsb, punya hak untuk mendapatkan kenyamanan dlm ber-taxi. Alasan kedua: Katanya kota Malang terbuka utk investasi, mana buktinya kalo ada investor national/international mau masuk Malang udah dihadang oleh beberapa / sekelompok golongan aja. Kalau kayak gini, bakalan mati kota ini tanpa investasi. Karena Kota Malang menurut sy sangat tertinggal dibanding second city yg lain. Misal Solo, Batam, dan Bogor. Terima Kasih
Tanggapan :
Sehubungan hal tersebut Dinas Perhubungan Kota Malang selaku pembina pelaksanaan dilapangan Bidang Perhubungan maka dengan ini kami mengucapkan terima kasih atas masukannya, dan perlu diketahui bahwa Kota Malang tidak membatasi masuknya Investasi baru termasuk Taksi BlueBird, namun perlu diketahui bahwa untuk penambahan jumlah armada taksi perlu adanya kajian dan hal ini akan direncanakan Tahun depan ( tahun 2015 ) oleh Universitas Brawijaya. Sedangkan untuk pelayanan Taksi kami sudah berupaya untuk memperbaiki pelayanannya melalui Pengusaha Taksi yang sudah ada. Demikian untuk menjadi perhatian.
 10/03/2014 19:17 Sarana Umum  Syach Ibrahim  pju kebalen byar pet.........
Pesan :
mohon diperhatikan pju di kebalen wetan udah 2 minggu byar pet....... empat hari ini mati sama sekali mulai jumat, sabtu minggu dan senin, mohon diperbaiki dng segera, TRIMS
Tanggapan :

Kepada Sdr. Syach Ibrahim

Kami informasikan bahwa gangguan/kerusakan penerangan jalan tersebut diakibatkan oleh kelebihan beban lampu dan telah dilakukan perbaikan kondisi sekarang sudah normal kembali.
 09/03/2014 09:06 Perijinan  Lintang Sulistyorini  pengurusan tahun..akta ...
Pesan :
utuk tahun 2014, apakah ada pemutihan pengurusan akte kelahiran.. anak saya terlambat.. sekarang usianya sudah 2 thn.. terimakasih
Tanggapan :

Sdr. Lintang Sulistyorini
Menanggapi email pengaduan Saudara mengenai akta kelahiran maka dapat kami sampaikan sebagai berikut :
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang sudah tidak memberlakukan pemutihan akta kelahiran. Namun masyarakat tetap bisa melakukan pengurusan akta kelahiran baik itu akta kelahiran baru maupun akta kelahiran terlambat (diatas 1 tahun) dan tanpa dikenakan biaya (gratis).
Yang perlu diperhatikan adalah, bahwa saat ini pelaporan kelahiran oleh penduduk dilakukan di instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili.
Berikut kami lampirkan persyaratan pengurusan akta kelahiran terlambat di Dispendukcapil Kota Malang :

  1. Mengisi formulir akta kelahiran (bisa diambil di Kelurahan)
  2. Surat kelahiran dari penolong kelahiran (bidan/rumah sakit)
  3. Surat kelahiran dari Kelurahan
  4. Surat pernyataan belum pernah mengurus akta kelahiran
  5. Fotocopy KTP pelapor
  6. Fotocopy KTP kedua orang tua
  7. Fotocopy KTP 2 orang saksi
  8. Fotocopy surat nikah orang tua

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Email: ID Pengaduan:
Buat Pengaduan Baru