LAYANAN PERIJINAN

DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA MALANG
BIDANG PEMAKAMAN
STANDAR PELAYANAN PEMAKAMAN

  1. Ijin Penggunaan Tanah Makam

    a. Persyaratan Pelayanan :
    1. Surat permohonan (mengisi blanko permohonan yang sudah disediakan)
    2. Surat keterangan kematian dari RT/RW/Lurah/Rumah Sakit/Dokter.
    3. Foto kopi KTP pemohon
    b. Besarnya Tarif/Biaya dan Cara Pembayarannya
    1. Untuk TPU Klasifikasi A sebesar Rp.15.000,-
    Untuk TPU Klasifikasi B sebesar Rp.10.000,-
    Untuk TPU Klasifikasi C sebesar Rp. 7.500,-
    2. Pembayaran melalui Bendahara Penerimaan dan disetor ke Kasda.
    3. Sumber biaya yang digunakan dalam penyediaan pelayanan dari APBD.
    c. Lama Waktu Penyelesaian Pelayanan
    1. 1 (satu) hari untuk Surat Rekomendasi
    2. 1 (satu) minggu untuk Surat Ijin.
    d. Prosedur Penyelesaian Pelayanan

  2. Perpanjangan Ijin Penggunaan Tanah Makam
    a.Persyaratan Pelayanan :
    1.Surat permohonan (mengisi blanko permohonan yang sudah disediakan)
    2.Foto kopi surat ijin lama
    3.Foto kopi KTP pemohon
    b.Besarnya Tarif/Biaya dan Cara Pembayarannya
    1.Untuk TPU Klasifikasi A sebesar Rp.15.000,-
    Untuk TPU Klasifikasi B sebesar Rp.10.000,-
    Untuk TPU Klasifikasi C sebesar Rp. 7.500,-
    2.Pembayaran melalui Bendahara Penerimaan dan disetor ke Kasda.
    2.Sumber biaya yang digunakan dalam penyediaan pelayanan dari APBD.
    c. Lama Waktu Penyelesaian Pelayanan
    1.1 (satu) hari untuk Surat Rekomendasi
    2. 1 (satu) minggu untuk Surat Ijin.
    d. Prosedur Penyelesaian Pelayanan

  3. Perpanjangan Ijin Pemesanan Petak Tanah Makam

    a. Persyaratan Pelayanan :
    1. Surat permohonan (mengisi blanko permohonan yang sudah disediakan)
    2. Foto kopi KTP dan KSK calon pengguna
    3. Foto kopi surat ijin lama
    b. Besarnya Tarif/Biaya dan Cara Pembayarannya
    1. Untuk TPU Klasifikasi A,B dan C sama yaitu, sebesar Rp.200.000,-
    2. Pembayaran melalui Bendahara Penerimaan dan disetor ke Kasda.
    3. Sumber biaya yang digunakan dalam penyediaan pelayanan dari APBD.
    c. Lama Waktu Penyelesaian Pelayanan
    1. 1 (satu) hari untuk Surat Rekomendasi
    2. 1 (satu) minggu untuk Surat Ijin.
    d. Prosedur Penyelesaian Pelayanan

  4. Ijin Pembuatan Pusara
    a. Persyaratan Pelayanan :
    1. Surat permohonan (mengisi blanko permohonan yang sudah disediakan)
    2. Foto kopi KTP pemohon
    b. Besarnya Tarif/Biaya dan Cara Pembayarannya
    1. Untuk TPU Klasifikasi A sebesar Rp.150.000,-
    2. Untuk TPU Klasifikasi B sebesar Rp. 75.000,-
    3. Untuk TPU Klasifikasi C sebesar Rp. 50.000,-
    4. Pembayaran melalui Bendahara Penerimaan dan disetor ke Kasda.
    5. Sumber biaya yang digunakan dalam penyediaan pelayanan dari APBD.
    c. Lama Waktu Penyelesaian Pelayanan
    1. 1 (satu) hari untuk Surat Rekomendasi
    2. 1 (satu) minggu untuk Surat Ijin.
    d. Prosedur Penyelesaian Pelayanan
  5. Pelayanan Mobil Jenazah
    a. Persyaratan Pelayanan :
    1. Surat permohonan (mengisi blanko permohonan yang sudah disediakan)
    2. Foto kopi KTP pemohon
    b. Besarnya Tarif/Biaya dan Cara Pembayarannya
    1. Dalam Kota per 5 Km Rp.25.000,-
    2. Luar Kota per 7,5 Km Rp.30.000,-
    3. Pembayaran melalui Bendahara Penerimaan dan disetor ke Kasda.
    4. Sumber biaya yang digunakan dalam penyediaan pelayanan dari APBD.
    c. Lama Waktu Penyelesaian Pelayanan
    1 (satu) hari
    d. Prosedur Penyelesaian Pelayanan
  6. Ijin Pemindahan Jenazah
    a. Persyaratan Pelayanan :
    1. Surat permohonan (mengisi blanko permohonan yang sudah disediakan)
    2. Foto kopi KTP pemohon
    3. Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit/Dokter
    b. Besarnya Tarif/Biaya dan Cara Pembayarannya
    - Nihil
    c. Lama Waktu Penyelesaian Pelayanan
    1 (satu) hari
    d. Prosedur Penyelesaian Pelayanan

 

PROSES DAN PROSEDUR, PERSYARATAN,WAKTU DAN BIAYA PELAYANAN


Jenis Pelayanan : Ijin Penggunaan Tanah Makam

Jenis Pelayanan : Perpanjangan Ijin Penggunaan Tanah Makam

Jenis Pelayanan : Perpanjangan Ijin Pemesanan Petak Tanah Makam

Jenis Pelayanan : Ijin Pembuatan Pusara

 

PROSES DAN PROSEDUR, PERSYARATAN,WAKTU DAN BIAYA PELAYANAN

 

Jenis Pelayanan : Ijin Penggunaan Tanah Makam

Mekanisme Pengurusan Perijinan secara Perorangan (Langsung)

 

PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN DI KOTA MALANG

 

Sesuai Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pemakaman dan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman.

KLASIFIKASI TEMPAT PEMAKAMAN

(Pasal 4 Perda Kota Malang Nomor 3 tahun 2006)
Tempat Pemakaman diklasifikasikan berdasarkan peruntukannya, yaitu :

a. Pemakaman Umum terdiri dari :

1. Pemakaman Umum yang dikelola dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
2. Pemakaman Umum yang dikelola oleh orang pribadi atau Badan.
b. Pemakaman Khusus :

1. Taman Makam Pahlawan;
2. Taman Makam Keluarga.

TATA CARA PENGGUNAAN TEMPAT PEMAKAMAN DAN PEMAKAMAN JENASAH

a. Jenasah dari tempat krematorium atau rumah duka yang akan dimakamkan ke tempat pemakaman, harus ditempatkan dalam kendaraan jenasah atau usungan jenasah kecuali jenasah yang masih balita;
b. Pemerintah Daerah berkewajiban mengurus dan melaksanakan pemakaman bagi jenasah orang tidak dikenal atau jenasah yang tidak diakui anggota keluarga atau ahli warisnya atas beban biaya daerah;
c. Tiap petak tanah makam ditempat pemakaman umum, harus dipergunakan untuk pemakaman dengan cara berurutan sesuai dengan rencana tata makam;
d. Pemakaman tumpangan dapat dilakukan dalam suatu petak tempat pemakaman anggota keluarga atau ahli warisnya. Apabila bukan anggota keluarga, pemakaman tumpangan harus ada ijin atau pernyataan tidak keberatan secara tertulis dari keluarga ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas jenasah yang ditumpangi;
e. Pemakaman Tumpangan dapat dilakukan di atas atau di samping jenasah yang telah dimakamkan, dengan ketentuan jarak antara jenasah dengan permukaan tanah minimal 1 (satu) meter. Pemakaman Tumpangan dapat dilakukan sesudah jenasah lama telah dimakamkan lebih dari 3 (tiga) tahun;
f. Pemakaman jenasah harus dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 24 (dua puluh empat) jam setelah yang bersangkutan meninggal dunia. Penundaan jangka waktu pemakaman hanya dapat dilakukan dengan ijin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk kecuali bagi yang menderita penyakit menular. Jenasah yang pemakamannya ditunda harus disimpan dalam peti yang didalamnya berlapis pengaman dan tertutup rapat atau dengan cara lain yang persyaratannya ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
g. Penggunaan petak tanah makam untuk tanah makam umum yang dikuasai atau dikelola oleh Pemerintah Daerah hanya diperuntukan bagi jenasah atau kerangka jenasah yang akan dimakamkan dan tidak diperbolehkan untuk pemesanan persediaan bagi orang yang belum meninggal, kecuali terhadap ijin pemesanan petak tanah makam yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebelum berlakunya Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pemakaman;
h. Ijin pemesanan petak tanah makam yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebelum berlakunya Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pemakaman, tidak dapat dipindahtangankan;
i. Pemindahan jenasah dari satu petak tanah makam ke petak tanah makam lainnya atas permintaan keluarga atau ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas jenasah yang bersangkutan, harus mendapat ijin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
j. Penggalian jenasah untuk kepentingan penyidikan dilakukan atas permintaan pejabat yang berwenang dengan persetujuan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada keluarga atau ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas jenasah yang bersangkutan. Penggalian jenasah yang dilakukan sebelum jangka waktu 6 (enam) bulan setelah jenasah dimakamkan, dilarang dihadiri oleh orang lain kecuali petugas yang bersangkutan dan pihak-pihak tertentu yang mendapatkan ijin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

UKURAN PETAK MAKAM

(Pasal 15 s.d 16 Perda Kota Malang Nomor 3 tahun 2006)
a. Ukuran petak makam pada tempat pemakaman umum ditetapkan dengan ukuran lebar 1,25 m (satu koma dua puluh lima meter) dan panjang 2,5 m (dua koma lima meter) dengan kedalaman minimal 1,5 m (satu koma lima meter);
b. Jarak antara baris makam dan jarak antar petak makam ditempat pemakaman ditentukan dengan ukuran 30 cm (tiga puluh sentimeter);
c. Plakat/papan nama nisan dapat bertuliskan nama, tempat tanggal lahir dan tanggal kematian.

PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN JENASAH

(Pasal 17 s.d 18 Perda Kota Malang Nomor 3 tahun 2006)
a. Jenasah yang tidak dikenal dilaporkan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas yang membidangi pemakaman untuk selanjutnya diurus pemakaman sebagaimana mestinya atas beban biaya Pemerintah Daerah;
b. Setiap orang yang meninggal dunia, harus dilaporkan kepada Lurah;
c. Jenasah yang akan dibawa keluar Daerah, harus dimintakan surat keterangan dari Lurah setempat atau Dinas yang membidangi pemakaman, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETENTUAN PERIJINAN

(Pasal 19 Perda Kota Malang Nomor 3 tahun 2006)
a. Setiap orang atau Badan yang bermaksud memakai/menggunakan tempat pemakaman yang dikelola dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, pengadaan dan pengelolaan makam umum dan keluarga, perluasan makam, usaha jasa pelayanan di bidang pemakaman, harus mendapat ijin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
b. Jenis-jenis ijin dan masa berlaku :
1. Ijin penggunaan tanah makam, berlaku selama 3 (tiga) tahun dan selanjutnya harus diajukan perpanjangan setiap 2 (dua) tahun sekali;
2. Ijin penggunaan tanah makam tumpangan, berlaku selama 3 (tiga) tahun dan selanjutnya harus diajukan perpanjangan setiap 2 (dua) tahun sekali;
3. Perpanjangan ijin pemesanan lahan makam;
4. Ijin pengadaan dan pengelolaan makam;
5. Ijin pengadaan dan pengelolaan makam keluarga;
6. Ijin perluasan makam;
7. Ijin Usaha di Bidang Jasa Pemakaman, berlaku selama 3 (tiga) tahun dan selanjutnya harus diajukan perpanjangan;
8. Ijin membuat pusara/pengkijingan;
9. Ijin pemindahan kerangka jenasah.

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

(Pasal 20 s.d 24 Perda Kota Malang Nomor 3 tahun 2006)
a. Setiap penduduk yang meninggal dunia berhak untuk menggunakan tanah pemakaman dan dimakamkan;
b. Setiap ahli waris jenasah berhak menggunakan tanah untuk memakamkan jenasah dimaksud pada tempat pemakaman;
c. Setiap ahli waris atau penanggungjawab jenasah berkewajiban mengurus administrasi pemakaman jenasah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
d. Setiap orang atau badan dilarang :
1. Memakamkan jenasah selain pada tempat pemakaman;
2. Mendirikan bangunan makam di atas petak tanah makam;
3. Mendirikan, memasang, menempatkan, menggantungkan benda apapun di atas atau di dalam petak tanah makam yang dapat memisahkan petak makam satu dengan yang lainnya, kecuali plakat makam;
4. Menanam pohon di petak makam pada pemakaman umum kecuali tanaman hias yang letak dan jenisnya ditentukan oleh Dinas yang membidangi pemakaman.


KETENTUAN RETRIBUSI

(Pasal 3 dan 7 Perda Kota Malang Nomor 2 tahun 2007)
a. Obyek retribusi adalah pelayanan di bidang pemakaman.
b. Subyek Retribusi adalah orang atau Badan yang mendapatkan Pelayanan Perijinan dan/atau pemakaian tempat pemakaman.
c. Besarnya Retribusi atas Pelayanan Pemakaman dan/atau Perijinan Tempat Pemakaman, ditetapkan sebagai berikut :
1. Ijin pemakaman dan penggunaan tanah makam meliputi :
a. Pemakaman Umum Klasifikasi A sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
b. Pemakaman Umum Klasifikasi B sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
c. Pemakaman Umum Klasifikasi C sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
2. Ijin penggunaan tanah makam tumpangan meliputi :
a. Pemakaman Umum Klasifikasi A sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
b. Pemakaman Umum Klasifikasi B sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
c. Pemakaman Umum Klasifikasi C sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Perpanjangan ijin penggunaan tanah makam meliputi :
a. Pemakaman Umum Klasifikasi A sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu Rupiah);
b. Pemakaman Umum Klasifikasi B sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
c. Pemakaman Umum Klasifikasi C sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
4. Perpanjangan ijin penggunaan tanah makam tumpangan meliputi :
a. Pemakaman Umum Klasifikasi A sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
b. Pemakaman Umum Klasifikasi B sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
c. Pemakaman Umum Klasifikasi C sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Perpanjangan ijin pemesanan petak tanah makam sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
6. Ijin pengadaan dan pengelolaan makam sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
7. Ijin pengadaan pemakaman keluarga sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
8. Ijin perluasan makam sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
9. Ijin usaha di bidang jasa pemakaman sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
10. Perpanjangan ijin usaha di bidang jasa pemakaman sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
11. Ijin membuat Pusara/Pengkijingan meliputi :
a. Pemakaman Umum Klasifikasi A sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
b. Pemakaman Umum Klasifikasi B sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
c. Pemakaman Umum Klasifikasi C sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
12. Ijin pemindahan kerangka jenasah tidak dipungut biaya.

SANKSI ADMINISTRASI

" (Pasal 29 Perda Kota Malang Nomor 3 tahun 2006)
a. Setiap pemegang ijin atau ahli waris yang tidak memenuhi kewajiban baik sebagian atau seluruhnya dan yang melanggar larangan baik sebagian atau seluruhnya, dapat berakibat dicabutnya ijin yang dimiliki dengan segala akibat hukumnya;
b. Ijin yang sudah dicabut sebagaimana dimaksud diatas, maka tempat pemakaman atau petak makam tersebut dapat digunakan pemakaman jenasah yang lain dengan ketentuan tidak menghilangkan atau menyingkirkan kerangka jenasah yang terdahulu;
c. Tata cara pencabutan ijin tempat pemakaman diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;
d. Setiap pemegang Ijin Usaha Jasa Pelayanan di Bidang Pemakaman yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan/atau yang diatur dalam ijin, maka ijin usahanya dapat dicabut dengan segala akibat hukumnya.
" (Pasal 26 Perda Kota Malang Nomor 2 tahun 2007)
Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar yang ditagih dengan menggunakan STRD.

KETENTUAN PIDANA

" (Pasal 30 Perda Kota Malang Nomor 3 tahun 2006)
a. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 23 dan Pasal 24 diancam pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyaknya Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
b. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 21 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyaknya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
c. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b ketentuan pidana ini, adalah pelanggaran.

" (Pasal 27 Perda Kota Malang Nomor 2 tahun 2007)
a. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang;
b. Pidana Kurungan atau denda sebagaimana dimaksud pada huruf a, bukan merupakan penghapusan atau pengurangan retribusi terutang beserta sanksi administrasi besarnya bunga sebesar 2% (dua per seratus) tiap bulannya yang belum dibayar oleh wajib retribusi;
c. Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada huruf a ketentuan pidana ini, adalah pelanggaran.

INFORMASI TAMBAHAN TERKAIT PEMAKAMAN

1. Bagi warga yang hendak memakamkan saudara/famili, diharapkan menghubungi Juru Kunci/Petugas TPU pada Tempat Pemakaman Umum yang akan dituju sehingga tidak terjadi kesalahan informasi;
2. Retribusi Pemakaman hanya untuk perijinan penggunaan petak makam dan/atau perpanjangannya, tidak termasuk ongkos penggalian dan perlengkapan pemakaman;
3. Penggalian petak untuk makam yang telah diurus proses ijinnya dapat dilakukan sendiri oleh pihak ahli waris atau Rukun Kematian atau pihak lain yang ditunjuk oleh ahli waris;
4. Setiap warga berhak menggunakan fasilitas mobil jenasah dengan tarif menyesuaikan dengan jarak tempuh.