GRATIFIKASI

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2001

Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima didalam negeri maupun diluar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

 

Contoh - Contoh Pemberian Yang Dapat Dikategorikan Sebagai GRATIFIKASI

¢ Pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terimakasih karena telah dibantu.
¢ Hadiah atau sumbangan pada saat perkawinan anak dari pejabat oleh rekanan kantor pejabat tersebut.
¢ Pemberian tiket perjalanan kepada pejabat atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma.
¢ Pemberian potongan harga khusus bagi pejabat untuk pembelian barang atau jasa dari rekanan.
¢ Pemberian pinjaman tanpa bunga kepada pejabat dari rekanan.
¢ Pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekanan kepada pejabat.
¢ Pemberian hadiah ulang tahun atau pada acara-acara pribadi lainnya dari rekanan.
¢ Pemberian hadiah atau souvenir kepada pejabat pada saat kunjungan kerja.
¢ Pemberian hadiah atau parsel kepada pejabat pada saat hari raya keagamaan, oleh rekanan atau bawahannya.

 

Seluruh pemberian tersebut diatas, dapat dikategorikan sebagai gratifikasi, apabila ada hubungan kerja atau kedinasan antara pemberi dengan pejabat yang menerima, dan/atau semata-mata karena keterkaitan dengan jabatan atau kedudukan pejabat tersebut.

 

Sanksi atas Pelanggaran GRATIFIKASI

Pidana bagi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12b ayat 1 :

Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 ( empat ) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

 

Tata Cara Pelaporan GRATIFIKASI

Berdasarkan UU No.31 tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001 Pasal 12c ayat 2 dan UU No.30 Tahun 2002 Pasal 16

Setiap Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantas Korupsi,       dengan cara sebagai berikut :

 

a. Penerimaan gratifikasi wajib melaporkan penerimaannya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja kepada KPK, terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima

b. Laporan disampaikan secara tertulis dengan mengisi formulir sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan melampirkan dokumen yang berkaitan dengan gratifikasi

c. Formulir sebagaimana sebagaian huruf b, sekurang-kurangnya memuat :
1. Nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi gratifikasi ;
2. Jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara ;
3. Tempat dan waktu penerima gratifikasi ;
4. Uraian jenis gratifikasi yang diterima ; dan
5. Nilai gratifikasi yang diterima

Formulir Pelapor Gratifikasi dapat diperoleh di kantor KPK, atau dapat pula diunduh (download) dari website KPK di www.kpk.go.id pada halaman khusus mengenai pelaporan Gratifikasi.

 

Informasi Pelaporan GRATIFIKASI, Hubungi :

                                                                                                           

DIREKTORAT GRATIFIKASI
JL. H. R. Rasuna Said Kav. C-1, Telepon (0271) 2557 8300 Fax. (021) 5289 2448 JAKARTA SELATAN 12920
www.kpk.go.id