Selamat Datang di Halaman Informasi Raperda Rencana Rinci Tata Ruang Kota Malang 2012 - 2032

Pemerintah Kota Malang

 




 
 

 
 

Ranperda Rencana Rinci Tata Ruang Kota Malang 2012 - 2032
Pembangunan Daerah perlu diarahkan pada pemanfaatan ruang wilayah secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah daerah dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan.

Dan berdasarkan ketentuan yang ada dalam Undang-undang Tata Ruang No. 26 Tahun 2007 menunjukkan bahwa setiap RTRW harus ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang sebagai perangkat operasional RTRW. Menindaklanjuti hal tersebut di atas Pemerintah Kota Malang telah membuat Rancangan Peraturan Daerah Kota Malang tentang Rencana Rinci Tata Ruang Kota Malang Tahun 2012-2032. Sebagai upaya pelibatan peran masyarakat serta dalam rangka pelaksanaan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

  1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang :
    1. Pasal 65 Ayat(1), "Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh Pemerintah dengan melibatkan peran msyarakat";
    2. Pasal 65 Ayat(2), "Peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan, antara lain melalui :
      1. Partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
      2. Partisipasi dalam pemanfaatan ruang;
      3. Partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang :
    1. Pasal 20, "Prosedur penyusunan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (1) meliputi :
      1. Proses penyusunan rencana tata ruang;
      2. Pelibatan peran masyarakat dalam perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan
      3. Pembahasan rancangan rencana tata ruang oleh pemangku kepentingan"
    2. Pasal 61 Ayat (1), "Prosedur penyusunan rancana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 untuk Rencana Detail Tata Ruang meliputi :
      1. Proses penyusunan Rencana Detail Tata Ruang;
      2. Pelibatan peran masyarakat pada tingkat kabupaten/kota dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang; dan
      3. Pembahasan rancangan Rencana Detail Tata Ruang oleh pemangku kepentingan di tingkat kabupaten/kota" sebagaimana ditambahkan pada penjelasan Pasal 61 Ayat (1) Huruf b, "Pelibatan peran masyarakat dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang antara lain dilakukan melalui penjaringan opini publik, forum diskusi, dan konsultasi publik pada tingkat kabupaten/kota"
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang :
    1. Pasal 6, "Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang berupa :
      1. masukan mengenai : 1) Persiapan penyusunan rencana tata ruang; 2) penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan; 3) pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan; 4) perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau penetapan rencana tata ruang
      2. kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
    2. Pasal 7 Ayat (1), "Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah dalam perencanaan tata ruang dapat secara aktif melibatkan masyarakat;
    3. Pasal 7 Ayat (2), "Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang terkena dampak langsung dari kegiatan penataan ruang, yang memiliki keahlian di bidang penataan ruang, dan atau yang kegiatan penataan ruang, yang memiliki keahlian di bidang penataan ruang, dan atau yang kegiatan pokoknya di bidang penataan ruang.

    Kami mengharapkan opini publik untuk mengkritisi Raperda RDTR tersebut melalui email : bappeda@malangkota.go.id.